KEGIATAN CABJARI MORO JMS 2016 DI SMAN 1 KECAMATAN DURAI

PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH 2016 DI SMAN 1 KECAMATAN DURAI, KAB. TANJUNG BALAI KARIMUN.

KEGIATAN CABJARI MORO JMS 2016 DI SD NEGERI 005 DURAI

PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH 2016 DI SD NEGERI 005 KECAMATAN DURAI

KEGIATAN CABAJARI MORO JAKSA MASUK SEKOLAH 2016

PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH 2016 DI SDN 006 - SMPN 003 SATU ATAP DURAI

Jaksa Dalami Penjualan Lahan Negara oleh Oknum Pegawai Pemkab Karimun

Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun sedang melakukan penyelidikan terhadap penjualan hutan lindung yang merupakan lahan milik negara yang dijual oleh oknum pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

”Saat ini kita memang sedang melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan informasi terkait adanya hutan lindung yang dijual. Selain berstatus hutan lindung, tentu saja kepemilikannya adalah milik negara. Dan, kita mendapatkan laporan bahwa hutan yang luasnya lebih dari satu hektar di Kecamatan Moro tersebut dijual oleh oknum pemerintah kepada pihak swasta,” ujar Kepala Seksi Pidsus, Rizki Rahmatullah, Jumat (22/7).

Jaksa Kumpulkan Keterangan Penjualan Lahan Hutan Lindung

Kejaksaan Negeri Cabang Moro ikut dilibatkan dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan penjualan lahan hutan lindung milik negara di Desa Selatmi, Kecamatan Moro. Salah satu yang dilakukan oleh jaksa penyidik di Moro dengan meminta keterangan atau klarifikasi dari staf yang ada di kelurahan dan Kecamatan Moro.

”Saat ini apa yang kita lakukan sifatnya pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Karena, kita termasuk dalam tim yang melakukan penyelidikan untuk dugaan penjualan lahan milik negara. Selain itu, lokasi penyelidikan juga di wilayah Moro, untuk itu Pulbaket lebih banyak dilakukan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Moro, Edy Sutomo, Jumat (29/7).

Selidiki Penjualan Lahan Hutang Lindung, Jaksa Lakukan Klarifikasi ke Warga

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun masih terus melakukan penyelidikan terkait penjualan lahan hutan lindung di Desa Selatrmi, Kecamatan Moro, yang diduga dijual oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) yang pada tahun lalu menjabat sebagai pelakssana tugas Kepala Desa (Plt Kades).

”Saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait diduga penjualan lahan oleh oknum ASN di lingkungan poemerintah Kabupaten Karimun. Salah satunya, kita sudah mengundang lebih dari 10 orang warga untuk diminta klarifikasinya untuk mendengarkan keterangannya,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjmungbalai Karimun, Rizky Rahmatullah, Rabu (27/7).

Bupati: Penjual Lahan Hutang Lindung Harus Bertanggungjawab

Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial HI yang diduga menjual lahan hutan lindung milik negara di Selatmi, Kecamatan Moro, kepada pihak swasta dan saat ini perkaranya sedang dalam penyelidikan di kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun tidak diketahui keberadannya.

”Jika memang benar oknum ASN yang pada 2014 ketika itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Selatmi untuk dapat mempertanggungjawabkan. Penunjukkan sebagai Plt Kades disebabkan pejabat definitif meninggal dunia. Dengan munculnya perkara ini sampai ke proses hukum, maka sudah tentu harus dijelaskan dengan jelas persoalannya dihadapan aparat hukum,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Senin (25/7).

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2016

 PERINTAH HARIAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. JADILAH INSAN ADHYAKSA, APARAT PENEGAK HUKUM YANG BERINTEGRITAS, DENGAN MENINGKATKAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YME DAN MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT SEBAGAI INSAN ADHYAKSA YANG PATUT DITELADANI.

2. TANAMKAN KEJUJURAN, KETULUSAN, KEIKHLASAN DAN KESUNGGUHAN DALAM MELAKSANAKAN SETIAP TUGAS DAN KEWENANGAN SEBAGAI BENTUK JATI DIRI INSAN ADHYAKSA YANG LAYAK DIPERCAYA DAN DIHARGAI,

3. TINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI AGAR MAMPU MENJAWAB SETIAP TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN SECARA CERDAS BENAR DAN MUMPUNI,

Pak Bupati! Warga Moro Tak Sabar Lagi Menunggu Rehab Rumah

Warga Kecamatan Moro sudah tidak sabar lagi menunggu program rehab rumah tak layak huni (RTLH) segera dilanjutkan. Soalnya, warga penerima prorgam RTLH di dua kelurahan, dan 10 desa hasil verifikasi Dinas Sosial, telah membuka rekening bank.

Lantaran belum ada titik terang terkait pencairan dana RTLH tersebut, warga pun mendatangi kantor kelurahan, dan kantor desa. Selain meminta kejelasan, warga pun berharap program RTLH segera dilanjutkan.

“Benar, warga yang tercantum namanya sebagai penerima program RTLH tahun 2015, silih berganti-ganti mendatangi kantor kelurahan dan desa untuk mempertanyakan realisasi program RTLH tersebut. Karena belum ada kejelasan kapan pencairan dana RTLH itu, kami pun tak bisa memberikan jawaban pasti pada warga,” kata Lurah Moro Timur, H Bustami melalui stafnya Yoyok nada prihatin.

Menyangkut realisasi program RTLH, kelurahan masih menunggu pemberitahuan dari Dinsos. Jika dana rehab RTLH tahun 2015 akan dicairkan, maka pihak kelurahan segera memberitahukannya pada warga yang berhak mendapatkan.

MoU Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan

Rabu (27/4), Kejaksaan RI menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menjamin dan melindungi jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyowahyudi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. “Kami selaku Jaksa Pengacara Negara siap mendampingi dan memberikan pelayanan yang maksimal,” kata Jam Datun, Bambang Setyowahyudi. 

Jaksa Masuk Sekolah (3) ke SDN 013 Pulau Jang

KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM 

PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DI SDN 013 PULAU JANG  KECAMATAN MORO 

Plt Gubernur kepri Nuridn Basirun Meresmikan jembatan penyeberangan Desa Pauh-Moro

Pemerintah Provinsi Kepri kembali akan membangun jembatan penyeberangan di Kecamatan Moro. Setelah diresmikan jembatan penyeberangan Desa Pauh-Moro (Pamor), kembali akan dibangun jembatan Moro-Desa Jang.

Dibangunnya jembatan Moro-Desa Jang, ingin membuktikan kalau Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq segera menyuwudkan program konektivitas antarpulau di Bumi Berazam.

Jaksa Masuk Sekolah (2) ke SDN 011 Pulau Moro

KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM 

PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DI SND 011 MORO 

Jaksa Masuk Sekolah (1) SMKN 01 Moro

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum 

Program Jaksa Masuk Sekolah

Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun DI Moro menggelar penyuluhan hukum mengenai Pengenalan Kejaksaaan dan Penyalahgunaan Narkoba pada pelajar sekolah menengah Atas (SMA). Kali ini penyuluhan tersebut dilakukan di SMKN 1 Moro .

Jaksa Kawal Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, telah meneken nota kesepahaman (MoU) Tim Pengawalan Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), Jumat (15/4) kemarin. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Margono.

Adanya kerjasama ini dilatarbelakangi belum optimalnya pembangunan, serta lemahnya pemahaman aparatur sipil terhadap perundang-undangan. Selain itu, mengantisipasi kebocoran keuangan negara serta penyimpangan anggaran pembangunan.

Hotnar Simarmata digantikan Fathul Mujib Sebagai Ketua PN Tanjung Balai Karimun

Fathul Mujib saat dilantik sebagai Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun 

Fathul Mujib, resmi menjabat ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun. Fathul yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun menggantikan posisi ketua sebelumnya, Hotnar Simarmata.

Resminya pejabat baru di PN Tanjung Balai Karimun ini setelah keduanya melalui proses pelantikan serta serah terima jabatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pada 14 April 2016 lalu.

Pasca-MoU Kejaksaan dan Pemkab Karimun.'Kami Tidak Minta Proyek, Itu Uang Negara'

 Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, Rudi Margono memastikan, pihaknya akan tetap bersikap profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi menyusul ditandatanganinya Memorendum of Understanding (MoU) antara pihaknya denganPemkab Karimun, Badan Usaha Kepelabuhan (BUP) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun, Jumat (15/4/2016). “Kami tidak akan kongkalingkong, ini hanya pengawalan dan pengamanan bagaimana pengelolaan uang negara tepat sasaran dan sampai ke tujuan. 

Kajari Karimun Bocorkan Cara-cara Pidana Korupsi yang Pernah Ditanganinya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai Karimun, Rudi Margono menjabarkan modus-modus tindak pidana korupsi, yang sering dilakukan dalam pengelolaan anggaran APBN dan APBD.

Rudi menyebut pengadaan barang dan jasa, tidak boleh pinjam perusahaan hanya untuk mencairkan pekerjaan tapi yang melaksanakan orang lain.

Polsek Moro ajak Tukang Ojek untuk Cegah Peredaran Narkoba

Kapolsek Moro, AKP I Ketut Sudarma mensosialisasikan bahaya narkoba dan meminta tukang ojek membantu cegah peredaran narkoba, Sabtu (9/4). foto:polister/batampos

Sebanyak 30 orang tukang ojek dan perkumpulan becak motor menghadiri sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dari Kapolsek Moro, AKP I Ketut Sudarma, Sabtu (9/4) lalu. Kegiatan di kedai Kopi Moro itu, turut dihadiri Kanit Binmas Bripka Manurung beserta anggota lainnya.

Sosialisasi P4GN berhubungan dengan Operasi Bersinar Seligi 2016, guna memberantas peredaran narkoba yang bisa mengakibatkan kematian dan merusak mental sipritual generasi penerus bangsa dan negara ke depan. Ketut, juga berharap atas bantuan tukang ojek dan perkumpulan becak motor supaya tidak segan melaporkan bagi orang yang terindikasi sebagai pengedar maupun mengkonsumsi jenis narkoba itu ke Polsek Moro.

Warga Kecamatan Durai, Belum Pernah Menikmati Listrik 24 Jam

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau daerah pemilihan Karimun, Raja Bakhtiar saat melakukan reses di Kecamatan Durai 

Warga di Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun belum mendapatkan layanan listrik seperti daerah-daerah lain.

Kalau pun ada aliran listrik, mereka belum mendapat layanan listrik selama 24 jam. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Rumah-rumah warga tampak gelap saat malam hari. Kalau pun ada penerangan, itu hanya seadanya yang berasal dari lampu minyak tanah atau lilin. 

Desa Semembang akan Dibangun Penyedian Air Minum

Warga Desa Semembang, Kecamatan Durai tengah bergembira. Tak lama lagi, kesulitan dalam penyedian air minum dan sanitasi yang selama ini mereka hadapi akan terpecahkan.

Pasalnya saat ini, Pemerintah Kabupaten Karimun tengah membangun penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas II.

Rencananya proyek tersebut selesai dikerjakan dalam waktu 120 hari kalender dengan kontraktor pelaksana Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) Bukit Ninjau.

“Saat ini masih dalam tahap akhir pengerjaan. Mudah-mudahan segera selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secepatnya,” ujar Azman, seorang warga.

Sumber : BATAM.TRIBUNNEWS.COM

Karimun Miliki Jembatan Terpanjang yang Menghubungkan Moro dan Pulau Pauh

Jembatan terpanjang di Kabupaten Karimun yang menghubungkan Pulau Sugie Kecil (Moro), dengan Pulau Pauh 

Jembatan terpanjang di Kabupaten Karimun yang menghubungkan Pulau Sugie Kecil (Moro), dengan Pulau Pauh akhirnya selesai dikerjakan.

Saat ini Jembatan Moro-Pauh dengan panjang 464,75 meter tersebut, hanya menunggu diresmikan saja.

Alami Defisit, Pemekaran Dua Kecamatan Baru di Karimun Terancam Batal

Rencana Kabupaten Karimun untuk melakukan pemekaran terhadap dua Kecamatan, pada tahun 2016 ini, terancam batal karena defisit anggaran.

Kedua kecamatan baru tersebut, diketahui Kecamatan Selat Gelam yang merupakan pecahan dari Kecamatan Karimun dan Kecamatan Sugie Besar yang berasal dari wilayah Kecamatan Moro.

"Meski telah memenuhi persyaratan, namun masalahnya pemekaran ini juga tergantung pada anggaran. Untuk tahun ini, belum yakin juga karena defisit anggaran yang kita alami sekarang," kata Kepala Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Karimun, Dwiyandri.

Dwiyandri mengatakan persyaratan pemekaran ini sudah terpenuhi.

Sebelumnya Pemkab karimun telah menerima naskah kajian dari akademis pusat studi hukum dan masyarakat Universitas Maritim Raja Haji (UMRAH) mengenai kelayakan wilayah baru.

"Naskah kajian pemekaran wilayah ini sudah sejak 2015 lalu," kata Dwiyandri.

Berdasarkan kajian tersebut Kecamatan Selat Gelam akan terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Parit, Tulang dan Desa Selat Mendaun.

Sedangkan Kecamatan Sugie Besar terdiri dari Desa Rawa Jaya, Sugie Besar, Keban, Niur Permai, Tanjung Pelanduk, Buluh Patah dan Desa Selat Mie. (*)

Sumber : BATAM.TRIBUNNEWS.COM

Pelantikkan & Serah Terima Jabatan Asisten Intelijen Kejati Kepri dan Kepala Kejari Batam

Tanjungpinang, 10 Maret 2016 bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau "Sasana Baharudin Lopa" pukul 09:00 wib , dilaksanakan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikkan & Serah Terima Jabatan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Bapak M.Rasul Hamid,SH digantikan oleh Bapak Martono.SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Bapak Yusron.SH.,MH digantikan oleh Bapak Moh.Mikroj.SH.M.H .

Acara Serah Terima Jabatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Andar Perdana W,SH.MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Asri Agung Putra ,SH.MH serta seluruh staff Kejati,Kejari dan Cabjari se-kepri .

Jadwal Pelantikan Bupati dan Wabup Karimun Kemungkinan 23 Maret 2016

Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafig dan Anwar Hasyim, sampai sekarang belum diketahui pastinya.

Hal tersebut disampaikan Misni, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri kepada Tribun Batam, Sabtu (12/3.2016) siang.

"Kalau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karimun belum dipastikan,"tambah Misni.

Pelantikan kedua pejabat Karimun itu, lanjutnya, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Rabu (23/3/2016).

Kejari Karimun Terima 15 Laporan Korupsi

Karimun (Antara Kepri) - Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, selama 2015 hingga 10 Desember menerima 15 laporan dari warga masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi.


"Dari 15 laporan korupsi itu, tiga di antaranya sudah kita tindak lanjuti dan sudah dalam tahap penyidikan, bahkan sudah ada yang kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Rudi Margono di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Jabat Kajari Karimun, Rudi Margono Ditarget Tuntaskan Tunggakan Perkara

Dalam amanahnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudung Situmorang SH, memerintahkan agar Rudi dapat segera menuntaskan sejumlah tunggakan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Negeri Karimun, khususnya perkara  yang putusannya sudah tetap serta yang masih tertunggak.

Tahun Ini BUP Karimun Mulai Operasikan Pelabuhan Kargo yang Ada di Pulau-Pulau

Direktur Utama (Dirut) BUP Karimun Indrawan. 

Di tahun 2016 ini, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kabupaten Karimun akan melakukan perubahan serta pembaharuan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Diantaranya adalah mengaktifkan beberapa pelabuhan kargo yang telah mendapat izin operasi dari Pemerintah Daerah Karimun.

Pelabuhan kargo tersebut diantaranya Pelabuhan Hang Lukut di Gelugur Pulau Moro dan Pelabuhan Tanjung Berlian di Pulau Kundur.

"Hang Lukut sudah diberi izin operasi oleh Bupati tapi belum ada dioperasikan," kata Kepala Karimun'>BUP Karimun, Indrawan Susanto, Jumat (4/3).

Kejaksaan Agung adakan Program Jaksa Masuk Sekolah

Kejaksaan Agung ternyata telah membuat program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini dalam upaya pembangunan sistem hukum dan kesadaran hukum sejak dini.

"Salah satu langkah kejaksaan membangun sistem hukum yang mencakup tiga komponen yakni struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum dengan progaram JMS ini," kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat dikonfirmasi, Minggu (3/1).
‎