Jaksa Kawal Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, telah meneken nota kesepahaman (MoU) Tim Pengawalan Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), Jumat (15/4) kemarin. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Margono.

Adanya kerjasama ini dilatarbelakangi belum optimalnya pembangunan, serta lemahnya pemahaman aparatur sipil terhadap perundang-undangan. Selain itu, mengantisipasi kebocoran keuangan negara serta penyimpangan anggaran pembangunan.

Hotnar Simarmata digantikan Fathul Mujib Sebagai Ketua PN Tanjung Balai Karimun

Fathul Mujib saat dilantik sebagai Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun 

Fathul Mujib, resmi menjabat ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun. Fathul yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun menggantikan posisi ketua sebelumnya, Hotnar Simarmata.

Resminya pejabat baru di PN Tanjung Balai Karimun ini setelah keduanya melalui proses pelantikan serta serah terima jabatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pada 14 April 2016 lalu.

Pasca-MoU Kejaksaan dan Pemkab Karimun.'Kami Tidak Minta Proyek, Itu Uang Negara'

 Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, Rudi Margono memastikan, pihaknya akan tetap bersikap profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi menyusul ditandatanganinya Memorendum of Understanding (MoU) antara pihaknya denganPemkab Karimun, Badan Usaha Kepelabuhan (BUP) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun, Jumat (15/4/2016). “Kami tidak akan kongkalingkong, ini hanya pengawalan dan pengamanan bagaimana pengelolaan uang negara tepat sasaran dan sampai ke tujuan.